SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN

  •  
  •  
  •  
Home
Print PDF

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan kehutanan untuk mencapai pelaksanaan pengelolaan hutan yang lestari dibutuhkan kemantapan prakondisi pengelolaan hutan. Dalam lingkup Departemen Kehutanan penanggung jawab terwujudnya kemantapan prakondisi tersebut adalah Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan. Dengan demikian Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dapat dikatakan merupakan “Executing agency” bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan kehutanan yang akan dilakukan oleh instansi-instansi lingkup Departemen Kehutanan lainnya.

Kemantapan prakondisi pengelolaan hutan meliputi hal-hal antara lain:

  • Kemantapan status dan fungsi kawasan hutan.
  • Ketersediaan data dan informasi kehutanan yang lengkap dan up to date.
  • Ketersediaan rencana-rencana kehutanan.

 

STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN

 

TUPOKSI

Tugas pokok Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan sesuai dengan Surat Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 64/Menhut-II/2008 tanggal 14 November 2008 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan adalah merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perencanaan makro bidang kehutanan dan pemantapan kawasan hutan dengan menyelenggarakan fungsi :

  1. Perumusan norma, standar, prosedur dan kriteria Departemen di bidang perencanaan makro bidang kehutanan dan pemantapan kawasan hutan.
  2. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perencanaan makro bidang kehutanan dan pemantapan kawasan hutan.
  3. Penyusunan rencana dan program di bidang perencanaan makro bidang kehutanan, pemanfaatan kawasan hutan, dan penyiapan areal pemanfaatan kawasan hutan.
  4. Pembinaan yang meliputi pemberian bimbingan, pelayanan perizinan dan standarisasi di bidang perencanaan makro bidang kehutanan, pemanfaatan kawasan hutan, dan penyiapan areal pemanfaatan kawasan hutan.
  5. Pengendalian dan pengamanan teknis operasional di bidang perencanaan makro bidang kehutanan, pemantapan kawasan hutan pengelolaan dan penyiapan areal pemanfaatan kawasan hutan.
  6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.

Sedangkan Tugas pokok Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 25/Menhut-II/2007 tanggal 6 Juli 2007 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6188/KPTS-II/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) adalah melaksanakan pemantapan kawasan hutan, penilaian perubahan status dan fungsi hutan serta penyajian data dan informasi sumberdaya hutan serta menyelenggarakan fungsi:

  1. Pelaksanaan identifikasi lokasi dan potensi kawasan hutan yang akan ditunjuk;
  2. Pelaksanaan penataan batas dan pemetaan kawasan hutan konservasi;
  3. Pelaksanaan identifikasi fungsi dan penggunaan dalam rangka penatagunaan kawasan hutan;
  4. Penilaian tata batas dalam rangka penetapan kawasan hutan lindung dan hutan produksi;
  5. Pelaksanaan identifikasi dan penilaian perubahan status dan fungsi kawasan hutan;
  6. Pelaksanaan identifikasi pembentukan unit pengelolaan hutan konservasi, serta hutan lindung dan hutan produksi lintas administrasi pemerintahan; penyusunan dan penyajian data informasi sumberdaya hutan serta neraca sumberdaya hutan;
  7. Pengelolaan sistem informasi geografis dan perpetaan kehutanan;
  8. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga;