SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN

  •  
  •  
  •  
Home DIT WIL PENGELOLAAN DAN PENYIAPAN Informasi Wilayah Pengelolaan & Pemanfaatan Kawasan Hutan
Print PDF

 

 

MENUJU BEROPERASINYA 60 KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) MODEL  TAHUN 2012

Pembangunan KPH menunjukkan suatu tren positif. Sampai dengan bulan Maret 2012 telah diselesaikan penetapan wilayah KPHL/KPHP pada 25 (dua puluh lima) provinsi. Dengan demikian masih ada 3 (tiga) provinsi yang belum selesai penetapan wilayah provinsinya yaitu : Provinsi Aceh, Riau, dan Kepulauan Riau.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya target Rencana Strategis Kementerian Kehutanan Tahun 2010- 2014 yang salah satunya adalah beroperasinya 120 (seratus dua puluh) unit KPH. KPH Model yang dirintis beroperasi tahun 2012 adalah 60 unit dan realisasi sampai dengan saat ini bulan Maret 2012 adalah :
1. Sudah KPH Model dan berlembaga : 44 (empat puluh empat) KPH
2. Belum KPH Model dan sudah berlembaga : 3 (tiga) KPH
3. Sudah KPH Model dan belum berlembaga : 7 (tujuh) KPH
4. Belum KPH Model dan belum berlembaga : 6 (enam) KPH


Namun demikian, ke depan masih banyak tantangan dalam pembangunan KPH antara lain belum seluruh Pemerintah Daerah memberi dukungan dalam pembangunan KPH terutama dalam pembentukan organisasi KPH disebabkan masih terbatasnya pemahaman terhadap fungsi dan manfaat KPH bagi pembangunan kehutanan dan terbatasnya sumberdaya manusia yang mempunyai kapabilitas untuk menjalankan organisasi KPH tersebut serta keterbatasan anggaran di daerah. Guna mengatasi permasalahan tersebut di atas, Kementerian Kehutanan sejak Tahun 2010 telah memfasilitasi melalui kegiatan pelatihan SDM, pengadaan sarana dan prasarana penunjang serta akan memfasilitasi kegiatan tata hutan dan rencana pengelolaan hutan mulai tahun 2012. Diharapkan terjadi percepatan pembangunan KPH sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

I. Pengertian/definisi di bidang kehutanan, terutama yang terkait dengan Kesatuan Pengelolaan hutan (KPH) :

  1. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam dan lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
  2. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
  3. Pengelolaan Hutan adalah kegiatan yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, perlindungan hutan dan konservasi alam.
  4. Pemanfaatan Hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
  5. Penggunaan Kawasan Hutan merupakan penggunaan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan tanpa mengubah status dan fungsi pokok kawasan hutan.
  6. Rehabilitasi Hutan dan Lahan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
  7. Reklamasi Hutan adalah usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya.
  8. Perlindungan Hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.
  9. Kesatuan Pengelolaan Hutan selanjutnya disebut KPH adalah sebuah unit wilayah kelola, institusi pengelola, dan unit perencanaan pengelolaan hutan di tingkat tapak, dibentuk dengan tujuan agar dapat dicapai pengelolaan hutan yang efisien dan lestari.
  10. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung selanjutnya disebut KPHL adalah KPH yang luas wilayahnya seluruh atau sebagian besar terdiri atas kawasan hutan lindung.
  11. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi selanjutnya disebut KPHP adalah KPH yang luas wilayahnya seluruh atau sebagian besar terdiri dari kawasan hutan produksi.
  12. Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi selanjutnya disebut KPHK adalah KPH yang luas wilayahnya seluruh atau sebagian besar terdiri dari kawasan hutan konservasi.
  13. Wilayah tertentu adalah wilayah hutan yang situasi dan kondisinya belum menarik bagi pihak ketiga untuk mengembangkan usaha pemanfaatannya.
  14. KPH Model adalah wujud awal dari KPH yang secara bertahap dikembangkan menuju situasi dan kondisi aktual organisasi KPH di tingkat tapak.


II. Peraturan Perundangan terkait KPH
A. Umum :

  1. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang. Semua hutan di wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam rangka penguasaan tersebut negara memberi wewenang kepada Pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan (Pasal 4). Pengurusan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya serta serbaguna dan lestari untuk kemakmuran rakyat, yang meliputi (Pasal 10) :

a. Perencanaan kehutanan,
b. Pengelolaan hutan,
c. Penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan, dan
d. Pengawasan.

Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan hutan tersebut diperlukan pembentukan wilayah pengelolaan hutan sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) dilaksanakan untuk tingkat:
a. Provinsi
b. Kabupaten/kota, dan
c. Unit pengelolaan.

Pasal 21 menyebutkan bahwa pengelolaan hutan meliputi kegiatan :
a. Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan,
b. Pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan,
c. Rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan
d. Perlindungan hutan dan konservasi alam.

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 21 disebutkan bahwa :
Hutan merupakan amanah Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu pengelolaan hutan dilaksanakan dengan dasar akhlak mulia untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dengan demikian pelaksanaan setiap komponen pengelolaan hutan harus memperhatikan nilai-nilai budaya masyarakat, aspirasi dan persepsi masyarakat, serta memperhatikan hak-hak rakyat, dan oleh
karena itu harus melibatkan masyarakat setempat. Pengelolaan hutan pada dasarnya menjadi kewenangan pemerintah dan atau pemerintah daerah. Mengingat berbagai kekhasan daerah serta kondisi sosial dan lingkungan yang sangat berkait dengan kelestarian hutan dan kepentingan masyarakat luas yang membutuhkan kemampuan pengelolaan secara khusus, maka pelaksanaan pengelolaan hutan di wilayah tertentu dapat dilimpahkan kepada BUMN yang bergerak di bidang kehutanan, baik berbentuk perusahaan umum (Perum), perusahaan jawatan (Perjan), maupun perusahaan perseroan (Persero), yang pembinaannya di bawah Menteri.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan Pasal 28 ayat (2) Unit Pengelolaan Hutan terdiri dari :
a. Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK).
b. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL).
c. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP).

Pasal 29 menyebutkan :

  1. Ayat (1) instansi kehutanan pusat di daerah yang bertanggung jawab dibidang konservasi mengusulkan rancang bangun unit pengelolaan hutan konservasi berdasarkan kriteria dan standar yang ditetapkan oleh Menteri.
  2. Ayat (2) berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Menteri menetapkan arahan pencadangan unit pengelolaan hutan konservasi.
  3. Ayat (3) Menteri menetapkan kesatuan pengelolaan hutan konservasi berdasarkan arahan pencadangan unit pengelolaan hutan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 30 menyebutkan :

  1. Ayat (1) Gubernur dengan pertimbangan Bupati/Walikota menyusun ancang Bangun Unit Pengelolaan Hutan Lindung dan Unit Pengelolaan Hutan Produksi.
  2. Ayat (2) Rancang Bangun Unit Pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kriteria dan standar yang ditetapkan oleh Menteri.
  3. Ayat (3) Rancang Bangun Unit Pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Gubernur kepada Menteri.
  4. Ayat (4) berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri menetapkan arahan pencadangan Unit Pengelolaan Hutan Lindung dan Unit Pengelolaan Hutan Produksi.
  5. Ayat (5) berdasarkan arahan pencadangan Unit Pengelolaan Hutanmsebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur membentuk Unit Pengelolaan Hutan Lindung dan Unit Pengelolaan Hutan Produksi.
  6. Ayat (6) Pembentukan Unit Pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai Unit Pengelolaan Hutan.

Pasal 32 ayat (1) pada setiap Unit Pengelolaan Hutan dibentuk institusi pengelola. Institusi pengelola bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pengelolaan hutan yang meliputi : perencanaan pengelolaan, pengorganisasian, pelaksanaan pengelolaan, dan pengendalian serta pengawasan.

B. Khusus :

  1. Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2007 Jo Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan, Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan.

Peraturan pemerintah ini secara garis besar mengatur hal-hal yang terkait dengan jenis unit pengelolaan (KPHL, KPHP, KPHK), organisasi KPH, tugas dan fungsi, tanggung jawab pembangunan dan pendanaan KPH. Pada pasal 3 ayat (3) dinyatakan bahwa kawasan hutan terbagi dalam KPH yang menjadi bagian dari penguatan sistem pengurusan hutan nasional, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/Kota. Selanjutnya Pasal 5 menyatakan bahwa KPH meliputi KPH Konservasi (KPHK), KPH Lindung (KPHL), KPH Produksi (KPHP). Terkait organisasi, pasal 8 ayat (1) menyebutkan bahwa Menteri menetapkan organisasi KPHK, KPHL dan KPHP. Lebih lanjut ayat (2) menyebutkan penetapan organisasi tersebut dilakukan berdasarkan :

a. Usulan pemerintah provinsi, dalam hal KPHP atau KPHL berada dalam lintas Kab/Kota.
b. Usulan pemerintah kabupaten/kota dalam hal KPHL dan KPHP berada dalam Kab/Kota.
c. Pertimbangan teknis dari pemerintah provinsi.

Dalam penjelasannya organisasi KPH yang akan ditetapkan mempunyai bentuk :
a. Sebuah organisasi pengelola hutan yang :

  1. Mampu menyelenggarakan pengelolaan yang dapat menghasilkan nilai ekonomi dari pemanfaatan hutan dalam keseimbangan dengan fungsi konservasi, perlindungan, dan sosial dari hutan,
  2. Mampu mengembangkan investasi dan menggerakkan lapangan kerja,
  3. Mempunyai kompetensi menyusun perencanaan dan monitoring/evaluasi berbasis spasial,
  4. Mempunyai kompetensi untuk melindungi kepentingan hutan (termasuk kepentingan publik dari hutan),
  5. Mampu menjawab jangkauan dampak pengelolaan hutan yang bersifat lokal, nasional dan sekaligus global (misal : peran hutan dalam mitigasi perubahan iklim global/climate change), dan
  6. Berbasis pada profesionalisme kehutanan.

b. Organisasi yang merupakan cerminan integrasi (kolaborasi/sinergi) dari Pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
c. Pembentukan organisasi KPH tetap menghormati keberadaan unit-unit (izinizin) pemanfaatan hutan yang telah ada.
d. Struktur organisasi dan rincian tugas dan fungsinya memberikan jaminan dapat memfasilitasi terselenggaranya pengelolaan hutan secara lestari.
e. Organisasi yang memiliki kelenturan (fleksibel) untuk menyesuaikan dengan kondisi/tipologi setempat serta perubahan lingkungan strategis yang berpengaruh terhadap pengelolaan hutan.

Sedangkan sesuai pasal 9, organisasi KPH mempunyai tugas dan fungsi :
a. Menyelenggarakan pengelolaan hutan yang meliputi :

  1. 1) Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan,
  2. Pemanfaatan hutan dalam hal pemantauan dan pengendalian terhadap pemegang ijin,
  3. Penggunaan kawasan hutan dalam hal pemantauan dan pengendalian terhadap pemegang ijin,
  4. Pemanfaatan hutan di wilayah tertentu,
  5. Rehabilitasi hutan dan reklamasi,
  6. Perlindungan hutan dan konservasi alam.

b. Menjabarkan kebijakan kehutanan nasional, provinsi, kab/kota untuk diimplementasikan.
c. Melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian.
d. Melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya.

Sedangkan tanggung jawab pembangunan dan pendanaan KPH dijelaskan dalam pasal 10 ayat (1) yang berbunyi pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kab/kota sesuai kewenangannya bertanggung jawab terhadap pembangunan KPH dan infrastrukturnya. Selanjutnya ayat (2) menyebutkan dana pembangunan KPH bersumber dari : APBN, APBD dan/atau dana lain yang tidak mengikat sesuai peraturan perundangan.