SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN

  •  
  •  
  •  
Home DIT WIL PENGELOLAAN DAN PENYIAPAN Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan
Print PDF

 

 

Informasi Pemanfaatan Hutan Khususnya Pada Kawasan Hutan Produksi

Pengertian pemanfaatan
• Pemanfaatan kawasan hutan dapat dilakukan pada semua kawasan hutan kecuali pada hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada taman nasional.

A. Pemanfaatan Hutan Konservasi
Pemanfaatan hutan di hutan konservasi antara lain :
• KHDTK
Pemerintah dapat menetapkan kawasan hutan tertentu untuk tujuan khusus. Penetapan kawasan hutan dengan tujuan khusus, diperlukan untuk kepentingan umum seperti: 
a. penelitian dan pengembangan, 
b. pendidikan dan latihan, dan
c. religi dan budaya.
Kawasan hutan dengan tujuan khusus tidak mengubah fungsi pokok kawasan hutan.

• Pemanfaatan hutan pada kawasan konservasi dilakukan pada bagian kawasan taman nasional yang dijadikan pusat rekreasi dan kunjungan wisata (zona pemanfaatan) dan sudah mendapat Ijin Pemanfaatan Pelestarian Alam (IPPA

B.    Pemanfaatan Hutan Lindung
Pemanfaatan kawasan pada hutan lindung adalah segala bentuk usaha yang menggunakan kawasan dengan tidak mengurangi fungsi utama kawasan, seperti:
1.    pemanfaatan kawasan
2.    pemanfaatan jasa lingkungan
3.    pemungutan hasil hutan bukan kayu
Pemanfaatan hutan lindung dilaksanakan melalui pemberian :
1.    izin usaha pemanfaatan kawasan
2.    izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan
3.    izin pemungutan hasil hutan bukan kayu

Pemanfaatan kawasan pada hutan lindung adalah segala bentuk usaha yang menggunakan kawasan dengan tidak mengurangi fungsi utama kawasan, seperti:
a. budidaya jamur, 
b. penangkaran satwa, dan
c. budidaya tanaman obat dan tanaman hias. 

Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung adalah bentuk usaha yang memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya, seperti: 
d. pemanfaatan untuk wisata alam, 
e. pemanfaatan air, dan 
f. pemanfaatan keindahan dan kenyamanan. 

Pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan lindung adalah segala bentuk kegiatan untuk mengambil hasil hutan bukan kayu dengan tidak merusak fungsi utama kawasan, seperti: 
g. mengambil rotan,
h. mengambil madu, dan 
i. mengambil buah.

C. Pemanfaatan Hutan Produksi
Pemanfaatan hutan produksi dapat berupa
1.    pemanfaatan kawasan
2.    pemanfaatan jasa lingkungan
3.    pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu
4.    pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.
Pemanfaatan hutan produksi dilaksanakan melalui pemberian :
•    izin usaha pemanfaatan kawasan
•    izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan
•    izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu
•    izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu
•    izin pemungutan hasil hutan kayu
•    izin pemungutan hasil hutan bukan kayu.

Izin Pemanfaatan di Hutan Produksi dapat diberikan kepada :

· Izin usaha pemanfaatan kawasan dapat diberikan kepada:

a. perorangan,

b. koperasi.

· Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan dapat diberikan kepada:

a. perorangan,

b. koperasi,

c. badan usaha milik swasta Indonesia,

d. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah

· Izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dapat diberikan kepada:

a. perorangan,

b. koperasi,

c. badan usaha milik swasta Indonesia,

d. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.

· Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dapat diberikan kepada:

a. perorangan,

b. koperasi,

c. badan usaha milik swasta Indonesia,

d. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah

· Izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu dapat diberikan kepada:

a. perorangan,

b. koperasi.

Terhadap hutan adat diperlakukan kewajiban-kewajiban sebagaimana dikenakan terhadap hutan negara, sepanjang hasil hutan tersebut diperdagangkan. Pengertian-pengertian :

  1. Ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HA yang sebelumnya disebut Hak Pengusahaan Hutan (HPH) adalah ijin memanfaatkan hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari penebangan, pengangkutan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan kayu.
  2. Ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman industri dalam hutan tanaman pada hutan produksi yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HTI yang sebelumnya disebut Hak Pengusahaan Hutan Tanaman (HPHT) atau Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) atau Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) adalah ijin usaha untuk membangun hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok industri untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industri.
  3. IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam adalah ijin usaha yang diberikan untuk membangun kawasan dalam hutan alam pada hutan produksi yang memiliki ekosistem penting sehingga dapat dipertahankan fungsi dan keterwakilannya melalui kegiatan pemeliharaan, perlindungan dan pemulihan ekosistem hutan termasuk penanaman, pengayaan, penjarangan, penangkaran satwa, pelepasliaran flora dan fauna untuk mengembalikan unsur hayati (flora dan fauna) serta unsur non hayati (tanah, iklim dan topografi) pada suatu kawasan kepada jenis yang asli, sehingga tercapai keseimbangan hayati dan ekosistemnya.
  4. Ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman rakyat yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HTR adalah ijin usaha untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dan hasil hutan ikutannya pada hutan produksi yang diberikan kepada perorangan atau koperasi untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur yang sesuai untuk menjamin kelestarian sumber daya hutan.
  5. Ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HKm adalah ijin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam areal kerja IUPHHK-HKm pada hutan produksi.
  6. Hak pengelolaan hutan desa adalah hak yang diberikan kepada desa untuk mengelola hutan negara dalam batas waktu dan luasan tertentu.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Dalam rangka mempermudah para pihak memahami payung hukum yang berkaitan dengan pemanfaatan kawasan hutan khususnya terkait dengan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK-HA) dalam Hutan Alam, IUPHHK Restorasi Ekosistem , IUPHHK-Tanaman Industri pada Hutan Produksi  dan pencadangan areal HTR serta penetapan areal kerja HKm & HD, mulai dari Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Instruksi Presiden (Inpres) sampai dengan Peraturan Menteri (Permen) telah diterbitkan peraturan dan perundang-undangan sebagai berikut :

  1. Undang–undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang.
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia PP. No. 6 tahun 2007 jo PP. No. 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.
  3. Instruksi Presiden No.10 tahun 2011 tentang Penundaan Ijin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.
  4. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.50/Menhut-II/2010 tentang Tata cara Pemberian dan Perluasan Areal Kerja Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dalam Hutan Alam, IUPHHK Restorasi Ekosistem atau IUPHHK Tanaman Industri pada Hutan Produksi. Dalam peraturan P.50/Menhut-II/2010 ini diatur tentang ketentuan umum persyaratan areal, subjek pemohon, persyaratan permohonan, penilaian permohonan, persyaratan dan pemberian ijin perluasan dan pembayaran iuran ijin usaha pemanfaatan hutan (IIUPH).
  5. Peraturan Menteri Kehutanan No.P.55/Menhut-II/2011 tentang Tata Cara Permohonan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman. Dalam peraturan P.55/Menhut-II/2011 ini diatur tentang ketentuan penetapan areal, kegiatan dan pola HTR, jenis tanaman, persyaratan dan tata cara permohonan, kelembagaan kelompok dan pembiayaan serta hak dan kewajiban pemegang IUPHHK-HTR.
  6. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.49/Menhut-II/2008 jo P.14/Menhut-II/2010 jo P.53/Menhut-II/2011 tentang Hutan Desa. Dalam peraturan P.49/Menhut-II/2008 jo P.14/Menhut-II/2010 jo P.53/Menhut-II/2011 tentang Hutan Desa ini diatur tentang penetapan areal kerja hutan desa, fasilitasi, hak pengelolaan hutan desa, hak dan kewajiban pemegang hak, rencana kerja, pelaporan, pembinaan, pengendalian dan pembiayaan serta sanksi .
  7. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.37/Menhut-II/2007 jo P.18/Menhut-II/2009 jo P.13/Menhut-II/2010 jo P.52/Menhut-II/2011 tentang Hutan Kemasyarakatan. Dalam peraturan P.37/Menhut-II/2007 jo P.18/Menhut-II/2009 jo P.13/Menhut-II/2010 jo P.52/Menhut-II/2011 tentang Hutan Kemasyarakatan ini antara lain diatur tentang azas dan prinsip penetapan areal kerja, perijinan, hak dan kewajiban serta pembiayaan HKm.

TATA CARA PEMBERIAN IJIN PEMANFAATAN HUTAN
Guna memperlancar proses permohonan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam dan Hutan Tanaman Industri serta Restorasi Ekosistem, Pencadangan Areal HTR, Penetapan Areal Kerja HKM & HD, berikut ini disajikan secara jelas tata cara pemberian ijin pemanfaatan, pencadangan areal HTR dan penetapan areal kerja HKm & HD dimaksud sebagai berikut :

A.    Pencadangan Areal Kerja Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dalam Hutan Alam, IUPHHK Restorasi Ekosistem atau IUPHHK Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi.

Dasar : Permenhut No. P.50/Menhut-II/2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Pencadangan Areal Kerja dan Permohonan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman. Dasar : Peraturan Menteri Kehutanan No. P.55/Menhut-II/2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Penetapan Areal Kerja Hutan Desa.

Dasar : Permenhut No.P.49/Menhut-II/2008 jo Permenhut No.P.14/Menhut-II/2008 Permenhut No.P.53/Menhut-II/2008.

D. Penetapan Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan.

Dasar : Permenhut No.P.37/Menhut-II/2007 jo Permenhut No.P.18/Menhut-II/2009 jo Permenhut No.P.13/Menhut-II/2010 jo Permenhut No.P.52/Menhut-II/2011.

Berikut kami informasikan perkembangan pemanfaatan kawasan hutan kususnya pada kawasan hutan produksi sampai dengan bulan November 2012:

Berdasarkan SK penunjukan kawasan hutan dan perairan sampai dengan bulan November 2011, luas kawasan hutan Indonesia adalah 133.876.645,68 ha yang terdiri dari : Hutan Konservasi (KSA+KPA) 24.154.634,12 Ha, Taman Buru 146.294,7 Ha, Hutan Lindung (HL) 32.082.028,72 Ha, total Hutan Produksi (HP+HPT+HPK) 77.493.981,99 ha. Sampai dengan November 2011 luas kawasan Hutan Produksi yang telah dibebani ijin pemanfaatan adalah 34.624.957 ha dan yang masih dalam proses mendapatkan ijin pemanfaatan adalah seluas 5.707.690 ha, sehingga Hutan Produksi yang belum dibebani ijin pemanfaatan adalah seluas 37.161.329 ha. Adapun rincian luas kawasan hutan dan luas kawasan hutan yang belum dibebani ijin sampai dengan November 2011 diseluruh Indonesia dapat terlihat pada tabel 1 dan 2 dibawah ini.

Tabel 1 Luas Kawasan Hutan yang Belum Dibebani Ijin Pemanfaatan Hutan sampai dengan November 2011.

Sumber : Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan (diolah dari data BUK 2011 & data Subdit Penyiapan Areal 1 dan 2)

Lanjutan Tabel 1

Sumber : Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan (diolah dari data BUK 2011 & data Subdit Penyiapan Areal 1 dan 2)

Berdasarkan tabel 1diatas dapat dilihat bahwa Hutan Produksi di Provinsi Aceh seluruhnya telah dibebani ijin pemanfaatan hutan, bahkan terdapat luas yang perlu mendapat perhatian yaitu seluas - 39.498 ha. Hal ini dimungkinkan terjadi karena adanya perubahan fungsi kawasan hutan dari Hutan Produksi menjadi Hutan Lindung (berdasarkan SK Menteri Kehutanan tentang Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Aceh yang diterbitkan pada tahun 2000) sehingga menyebabkan adanya perbedaan luas fungsi kawasan hutan dengan SK Menteri Kehutanan tentang penerbitan ijin definitif sebelum tahun 2000.

Dari total luas kawasan hutan produksi (HP+HPT+HPK) seluruh Indonesia, seluas 34.624.957 ha sudah dibebani ijin pemanfaatan kawasan, seluas 5.707.696 ha sedang dalam proses perijinan pemanfaatan kawasan hutan, sehingga kawasan hutan produksi yang belum dibebani ijin maupun yang tidak sedang dalam proses perijinan adalah seluas 37.161.329 ha. Gambaran pemanfaatan kawasan hutan produksi pada setiap provinsi secara rinci disajikan pada tabel 1.


Berdasarkan tabel 1 diatas jika dilihat dari sebaran luas hutan produksi dan sebaran pemanfaatan hutan dapat disimpulkan bahwa luas hutan produksi terbesar terdapat pada Provinsi Papua dan Papua Barat, sedangkan pemanfaatan hutan terbesar didominasi oleh provinsi-provinsi di Pulau Kalimantan. Provinsi Kalimantan Timur adalah provinsi yang ijin pemanfaatan hutannya terbesar sehingga sisa areal hutan produksi yang masih memungkinkan untuk diberikan ijin pemanfaatan sangat kecil. Sedangkan hutan produksi yang masih luas dapat dimanfaatkan terdapat di Provinsi Papua dan Papua Barat, karena ijin pemanfaatan dan ijin yang masih dalam proses lebih kecil dibanding luas hutan produksi yang ada di provinsi tersebut. Kondisi tersebut tergambar pada grafik 1 dan 2 berikut :

 

Grafik 1 Perbandingan Luas Kawasan Hutan dengan Hutan Produksi Setiap Provinsi di Indonesia

 

Berdasarkan grafik diatas, luas hutan produksi berbanding lurus dengan luas kawasan hutan dalam satu provinsi, semakin luas kawasan hutan dalam provinsi tersebut akan semakin luas pula hutan produksinya. Kawasan hutan terluas terdapat pada gabungan Provinsi Papua dan Papua Barat. Hutan produksi terluas juga terdapat pada Provinsi Papua dan Papua Barat.

Grafik 2 Perbandingan Luas Hutan Produksi dengan Ijin Proses dan Ijin Pemanfaatan Hutan Seluruh Indonesia.

 

Berdasarkan grafik di atas pemanfaatan hutan terbesar masih didominasi oleh provinsi-provinsi di Pulau Kalimantan. Dapat terlihat bahwa Provinsi Kalimantan Timur adalah provinsi di Indonesia yang ijin pemanfaatan hutannya terbesar sehingga areal hutan produksi yang masih memungkinkan untuk diberikan ijin pemanfaatan sangat kecil. Hutan produksi yang terlihat masih luas dapat dimanfaatkan terdapat di Provinsi Papua dan Papua Barat karena ijin pemanfaatan dan ijin yang masih dalam proses lebih kecil dibanding luas hutan produksi yang ada di provinsi tersebut.

Tabel 2: Rekapitulasi Permohonan Pembuatan Peta Telaahan/Verifikasi, Peta Areal Kerja (WA) IUPHHK-HA, HTI, RE dan Peta Pencadangan Areal HTR, Peta Penetapan Areal Kerja HKM & HD Per Provinsi di Seluruh Indonesia Bulan Januari - November 2011.

Tabel. Perkembangan Pembuatan Peta Telaahan/Verifikasi, Peta Areal Kerja/WA dan Peta Pencadangan/Penetapan Areal Kerja Juli 2012